Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah membuka rapat koordinasi replikasi program desa/kelurahan dampingan di Jawa Tengah pada Jumat (3/9/2021) dari Gedung A Lt. 2 Komplek Gubernuran Jawa Tengah.
Rapat secara blended system ini, diikuti oleh Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST, MM dan OPD terkait dari Aula Lt. 2 Bappeda secara virtual.
Narasumber menyampaikan materi dari lokasi yang sama dengan Wagub Jawa Tengah.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes menyampaikan maksud tujuan diselenggarakannya rakor ini untuk menyamakan persepsi menuju desa lebih sejahtera.
"Kami laporkan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Tim TKPK Provinsi JawaTengah, rakor diikuti oleh Wakil Bupati/Walikota dan tim TKPK 35 Kab/Kota di Jawa Tengah secara virtual agar diperoleh kesamaan pandangan untuk pendampingan desa serta Kab/Kota mampu mengoptimalkan dana desa untuk pendampingan desa sehingga desa - desa di Jawa Tengah lebih sejahtera," ungkapnya.
Wakil Gubernur dalam sambutan pengarahannya menyampaikan agar OPD untuk segera turun ke lapangan memberikan pendampingan ke desa - desa yang menjadi desa dampingannya.
"Saat ini kondisi Covid-19 sudah membaik jadi saya minta kepada OPD yang memiliki desa bimbingan untuk segera turun ke lapangan karena beberapa waktu yang lalu sulit untuk turun ke lapangan memberikan pendampingan dikarenakan kesibukan kita menangani persebaran Covid-19 dan menyelesaikan sinkronisasi pendataan Covid19," kata Wagub Taj Yasin.
Lebih lanjut Wagub memberikan arahan untuk penanganan kemiskinan, OPD terkait untuk melakukan pendataan seberapa tingkat kemiskinan saat ini.
"Untuk penanggulangan kemiskinan yang paling pokok adalah memperbaiki data DTKS. Sinkronisasi data kemiskinan penting. Saya ingin, ada pendataan anak yatim di desa dampingan kita dan berapa banyak masyarakat yang bisa menjadi orang tua asuh mereka," kata Wagub Jateng.
Dikatakannya, akibat pandemi ini tidak hanya angka kemiskinan yang naik tetapi juga angka yatim piatu. Kita semua punya tanggungjawab. Apa yang kita pimpin itu nanti pertanggungjawaban.
"Saya mau kita benar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang miskin. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita dengan satu OPD satu desa dampingan mendapat ridho dari Allah utk memberikan pelayanan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tri Yuli selaku Ketua TKPK Kabupaten setelah mengikuti arahan dari Wakil Gubernur memerintahkan kepada jajaran Tim TKPK untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
"Mari kita bersinergi untuk menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur. Dengan data yang baik, penangggulangan kemiskinan akan lebih terarah dan terukur. Saya minta untuk Blora dapat mereplikasi dan memperluas sasaran program satu OPD satu desa dampingan untuk mengentaskan kemiskinan," papar Wabup.
Dalam rakor ini disampaikan pula beberapa materi dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pelaksanaan Gerakan "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera" di Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan materi Coaching Bagaimana Pelaksanaan Desa/Kelurahan Dampingan.
Kemudian, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pentingnya Updating Data DTKS Dan Coaching Langkah-langkah OPD dalam Pendampingan Verval DTKS di Dwsa/Kelurahan Dampingan.
Berikutnya, Kepala Dinas Permasdes Provinsi Jawa Tengah memberikan materi Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan.
Hadir dalam rakor ini Ketua TP PKK Kabupaten Blora, Ketua BAZNAS Kab. Blora, STAI Khozinatul Ulum, STAI Al Muhamad Cepu, STAI Muhammadiyah Blora dan tim TKPK Kabupaten Blora. (Tim Dinkominfo/Tim Liputan Prokompim Blora)