Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
Rakor yang dilaksanakan di ruang pertemuan Setda Blora, Kamis (17/4/2025) dipimpin langsung Kepala Dinsos PPPA Luluk Kusuma Agung Ariadi,AP., dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Blora A. Mahbub Djunaidi, S.Pd.,M.Si., yang diwakili Kepala Bidang Pemerataan dan Pembangunan Manusia Ganis Cahyo Utomo, SH, MM.
Dijelaskan Luluk, berdasarkan surat dari Sekretaris Kementerian PPPA Republik Indonesia Nomor : B-26/D.PHA.2/TK.05/03/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal jadwal Verifikasi Lapangan Hybrid (VLA) Evaluasi KLA, Kabupaten Blora termasuk salah satu kabupaten/kota yang akan diverifikasi lapangan hybrid oleh Kementerian PPPA RI.
“Dari hasil penilaian, saat ini Blora sudah kategori Nindya Kabupaten Layak Anak. Tinggal nanti verifkasi lapangan hybrid oleh Kementerian PPPA RI,” kata Luluk.
Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen, kerja sama, serta keseriusan dari seluruh untuk menindaklanjuti dan mengawal pelaksanaan indikator-indikator KLA bersama para penggerak yang telah ditunjuk.
Luluk menekankan bahwa seluruh kepala perangkat daerah yang terlibat dalam pemenuhan indikator KLA harus hadir secara langsung pada saat pelaksanaan VLH.
“Saya menyampaikan seluruh Kepala OPD untuk mempersiapkan diri secara maksimal dan hadir langsung bersama para penggerak dari instansi masing-masing. Evaluasi ini bukan hanya kegiatan formalitas, namun bagian penting dari komitmen kita dalam memenuhi hak-hak anak,” tambahnya.
Adapun indikator Kabupaten Layak Anak yang menjadi fokus dalam verifikasi mencakup lima klaster utama, yaitu kelembagaan ; hak sipil dan kebebasan ; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.
“Nilai VLA Kabupaten Blora saat ini 740.97 dengan predikat Tingkat Nindya, dari nilai maksimal 1.000. Namun ada potensi pengurangan nilai saat Verlap Hybrid sebesar 36,5 dari tim pusat. Jadi satu bulan ini kami mohon untuk benar-benar dipersiapkan,” tegasnya.
(Tim Dinkominfo).