Tingginya kebutuhan anggaran penanganan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Blora, direspon Bupati H. Arief Rohman, S.IP, M.Si dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST, MM, dengan menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Pinjaman Daerah untuk modal pembangunan infrastruktur, pada Selasa (23/3/2021).

“Ya rencananya hari ini kita laksanakan rapat awal untuk membahas rencana pinjaman daerah untuk modal percepatan pembangunan jalan dan jembatan, sesuai apa yang telah saya sampaikan pada saat pidato perdana pasca pelantikan 26 Februari lalu,” ucap Bupati Airef Rohman, saat ditemui Selasa pagi.

Menurut Bupati, rapat nantinya akan dipimpin oleh Wakil Bupati Tri Yulis Setyowati didampingi Ketua DPRD, dan Sekda, serta beberapa OPD terkait. Karena pihaknya akan kegiatan lain dengan Kapolres dan Dandim di Kecamatan Jati.

“Hari ini yang paparan adalah Bank Jateng sebagai salah satu calon pemberi pinjaman modal,” tambah Bupati.

Sementara itu, Selasa siang , Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat dengan Ketua DPRD, komisi DPRD yang membidangi, Sekda, Kepala BPPKAD, Bappeda, DPUPR, dan beberapa OPD terkait untuk mendengarkan paparan dari Bank Jateng.

“Tadi sudah kita dengarkan paparan dari Bank Jateng yang disampaikan oleh Pak Pramono sebagai Kepala Divisi Korporasi. Paparan yang disampaikan akan kita pelajari bersama dan kita sampaikan ke Pak Bupati. Pada dasarnya langkah ini telah mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD dan teman-teman dewan, sehingga nanti tahapannya seperti apa akan kita tempuh satu-satu agar pembangunan jalan di Kabupaten Blora bisa segera kita lakukan,” ucap Wakil Bupati.

Sementara itu, Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, mengatakan bahwa sebelum mengambil pinjaman ini, pihaknya meminta Bappeda dan BPPKAD untuk mengkaji regulasi aturan hukumnya, mengkaji tahapan dan penggunaan anggarannya.

“Kita juga perlu mengurus perizinan ke Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu, karena pinjaman yang akan diambil nanti masuk kategori pinjaman jangka menengah,” ujar Sekda.

Di sisi lain, Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Ir. Samgauatama Karnajaya, MT, menyampaikan bahwa kondisi kerusakan jalan mencapai sekitar 70 persen dan membutuhkan total anggaran sekitar 3 triliun juga ingin memperbaikinya.

“Opsi pinjaman ini kami dukung, namun tahapannya harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Tentang berapa dana yang akan dipinjam Pemkab, nanti akan dibahas lebih lanjut. Semoga tahun 2022 sudah bisa dilakukan untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan,” bebernya. (Tim Dinkominfo /Tim Liputan Prokompim Blora)