Berita Terkini

Pelaksanaan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka SD dan SMP Dimulai


Bupati Blora Djoko Nugroho selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 menyampaikan bahwa sejumlah sekolah (SD dan SMP) di kabupaten Blora telah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu disampaikana Bupati dalam konferensi pers di Posko GTPP Covid-19, Senin (14/9/2020) didampingi Plt Kepala Dinperinnaker Blora Achmad Nurhidayat, SH, M.Si,MM dan Direktur RSUD dr R Soeprapto Cepu, dr. Fathkur Rochim.

“Hari ini, Senin (14/9/2020) di beberapa kecamatan baik SD maupun SMP kita coba untuk mulai masuk sekolah dengan pembelajaran tatap muka. Setiap saat akan kita pantau dan dievaluasi di lapangan bila ada kesalahan,” terang Bupati Blora.

Menurut bupati, ini berisiko tetapi juga penting. Dengan pembelajaran tatap muka dengan mempedomani pembelajaran yang baik, kata Bupati, insyaallah menjadi jalan yang baik dalam rangka kita tetap hidup di tengah pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, saya minta bantuannya, sarannya, tentu juga kritikannya terhadap uji coba sekolah ini,” ucapnya.

Bupati Blora mengungkapkan, sudah menugaskan aparat di tingkat kecamatan, baik Dewan Pendidikan, jajaran Dinas Pendidikan maupun Forkopimcan setempat supaya bisa memantau langsung terkait hal tersebut.

“Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Bupati.

Enam sekolah yang diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka yakni SMPN 2 Tunjungan, SMPN 2 Kedungtuban dan SMPN 1 Menden.

Kemudian, SDN 1 Nglebak Kecamatan Kradenan, SDN 1 Gandu Kecamatan Bogorejo dan SDN 1 Ledok Kecamatan Sambong.

Bupati Blora menyebut pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta berdampak luas terhadap daerah-daerah. Karena DKI Jakarta bukan hanya ibu kota, bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat perekonomian nasional, pusat peredaran uang.

“Oleh karena itu banyak saudara-saudara kita dari berbagai kabupaten wilayah yang mengadu nasibnya di wilayah Jakarta. Dengan diberlakukan ketat PSBB di DKI Jakarta, bisa berdampak kepada kabupaten dan daerah lainnya, termasuk juga Blora,” urainya.

Kita masih ingat ketika dilaksanakan PSBB pertama kali dahulu banyak saudara-saudara kita yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya kembali ke kampung halaman.

“Saat itu kurang lebih 37 ribu jiwa. Kita, Pemkab Blora, Camat mohon untuk bisa mengantisipasi saudara-saudara kit yang kemungkinan mudik sebagai akibat diberlakukannya PSBB secara ketat di Jakarta,” ungkapnya.

PSBB dilakukan karena peningkatan virus Corona di Jakarta sangat besar dalam beberapa terakhir ini. Jumlah masuk kantor, pabrik, perusahaan sangat dibatasi yang tentu saja berimplikasi pada saudara-saudara kita yang bekerja.

“Kepada semua warga Blora, tolong patuhi protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Sementara itu berdasarkan monitoring data perkembangan Covid-19, Senin (14/9/2020) pukul 12.14 WIB, jumlah positif Covid-19 sebanyak 363 kasus.

Sembuh 319 orang atau bertambah 12 orang dari sebelumnya. Kemudian, positif dirawat di rumah sakit 5 orang (26,32 %). Positif dirawat isolasi mandiri 14 orang (73,68 %). Berikutnya, meninggal dunia 25 orang. Pemeriksaan swab sebanyak 2.467.

Sementara itu Plt Kepala Dinperinnaker Blora Achmad Nurhidayat, SH, M.Si,MM menjelaskan jumlah pencari kerja yang terdaftar di dinas setempat mencapai 2.659 pencari kerja yang didominasi lulusan SLTA dan beberapa S-1.

Dengan dibuatnya kartu pra kerja sejak 11 April 2020, pencari kartu pra kerja yang ada di kabupaten Blora, yang suda terverifikasi sebanyak 4.374 orang.

Dirinya juga menyebut bahwa pekerja migran yang berada di luar negeri, sudah pulang ke Blora sejumlah 22 orang. Dengan rincian di kecamatan Blora 3 orang, kecamatan Jepon 5 orang, Ngawen 2 orang, Todanan 11 orang dan di kecamatan Jati 1 orang.

“Alhamdulillah pemerintah Indonesia sudah membuka kembali pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri dnegan keputuisan Menteri Tenaga Kerja 294/2020,” ucapnya.

Bagi warga yang penghasilannya di bawah Rp5 juta, lanjutnya, akan diberikan subsidi oleh pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan.

“Dan ini akan diberikan dua kali, selama empat bulan,” ucapnya.

Di kabupaten Blora yang diusulkan untuk mendapatkan subsidi tersebut sejumlah 10.475 orang. Terdiri pekerja swasta 6.692. Honorer sekolah 508. Honorer OPD 2.213. OPD pusat 329 dan perangkjat desa sebanyak 733 orang.

Masih menurut Achmad Nurhidayat, SH, M.Si,MM, melaluli Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini menyelengggarakan pelatihan tata rias di Kampung Keluarga Berkualitas percontohan desa Brumbung Kecamatan Jepon.

Sementara itu Direktur RSUD dr R Soeprapto Cepu, dr. Fathkur Rochim menyampaikan saat ini merawat tiga orang pasien di ruang isolasi Flamboyan dengan berbagai penyakit penyerta dan menunjukkan adanya reaktif setelah di rapid test yang ditindaklanjuti dengan swab test masing-masing dua kali dan tinggal menunggu hasilnya. (Dinkominfo Kab. Blora).


    Berita Terbaru

    Pengambilan Dokumen di Dindukcapil Untuk Sementara Ditunda
    28 September 2020 Jam 17:28:00

    Pengambilan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Blora...

    Dokter Galih Puspitasari : Patuhi Prokes, Sayangi Dirimu dan Dirinya
    28 September 2020 Jam 09:15:00

    Menyayangi diri sendiri dan orang tersayang bisa memotivasi selalu waspada dan patuh protokol...

    Perkembangan Covid-19, Minggu, 27 September 2020
    27 September 2020 Jam 15:40:00

    Pemerintah Kabupaten Blora melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 terus...