Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dalam acara mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020.
Acara berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora dipimpin Ketua DPRD Blora HM Dasum SE, M.MA dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan peserta terbatas.
Hadir pada acara tersebut Bupati Blora Djoko Nugroho, Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman, M.Si, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Presiden Joko Widodo, dalam menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020 menggunakan pakaian adat sabu asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar dalam Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Untuk diketahui, pakaian adat yang dikenakan Presiden kali ini berasal dari Pulau Sabu yang merupakan pulau terdepan di bagian ujung selatan Indonesia.
Presiden mengatakan mewabahnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), harus dimaknai dengan pembelajaran untuk melakukan lompatan kemajuan sebagai bangsa dan negara. Hasilnya, melalui pandemi seluruh pemangku kepentingan dapat berpikir secara inovatif dari prosedur yang panjang menjadi lebih singkat.
"Jangan menyia-nyiakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan," ujar kata Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8/2020).
Menurut dia, adanya krisis Covid-19 membuat setiap individu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi keterbatasan saat ini. Sudah tidak bisa lagi, menggunakan cara normal yang seperti saat sebelum terjadinya pandemi. Akhirnya, menuntut masyarakat berpikir lebih inovatif sebagai alternatif mengatasi keterbatasan yang diakibatkan oleh wabah ini.
"Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa," katanya.
Pasca mendapatkan pelajaran yang berharga tersebut, lanjut Presiden, seluruh komponen dari pemerintah hingga masyarakat bergerak cepat dalam melakukan reformasi fundamental. Tujuannya, menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang terjadi saat ini yang sedang kesulitan akibat ulah virus Covid-19.
"Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak," imbuhnya.
Bentuk gerak cepat pemerintah antara lain memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, dan Bantuan Presiden (Banpres) modal darurat, Program Prakerja.
"Sesuatu yang tidak mudah. Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program dan menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini," kata Presiden.
Presiden Joko Widodo mengatakan, bentuk kebangkitan Indonesia dalam program pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan (Food Estate) akan menggunakan teknologi modern dalam pengelolaannya. Sehingga, produksi mampu dilakukan secara masif untuk pasar internasional.
"Food Estate menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional," ujar Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8/2020).
Penggunaan teknologi yang modern, tentunya sangat berpengaruh terhadap kuantitas produksi yang akan dihasilkan oleh program tersebut. Bantuan teknologi disinyalir akan dapat mendorong produksi dari Food Estate mencapai berkali-kali lipat dibandingkan dengan cara konvesional.
"Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern," imbuhnya.
Menurut Presiden, Food Estate sebagai upaya dalam mendorong ketahanan pangan harus diperkuat secara besar-besaran. Mengingat, sektor pertanian memiliki peluang yang besar dalam mendorong perekonomian Indonesia di tengah tekanan dampak negatif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
"Ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan," katanya.
Saat ini, pemerintah telah membuka dua Food Estate yakni di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Utara (Sumut). Dengan target produksi yang akan dilakukan secara masif, maka harus melibatkan unsur pemangku kepentingan yang lain agar konsep tersebut dapat berjalan dengan sukses.
"Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja," katanya. (Dinkominfo Kab. Blora/Info Publik).