Pemerintah Kota Blora kini tengah menghadapi pertanyaan besar: sejauh mana langkah digitalisasi telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi layanan publik ?
Sebagai kota dengan potensi budaya dan ekonomi yang besar, Blora memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai motor penggerak transformasi. Namun, apakah upaya yang telah dilakukan sejauh ini cukup untuk merealisasikan visi tersebut?
Di sektor ekonomi, apakah pemerintah Blora sudah mulai mendorong digitalisasi dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi seperti e-commerce dan pemasaran digital? Tentunya Langkah ini sangat di perlukan untuk memungkinkan pelaku usaha kecil menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Meski demikian, apakah semua pelaku usaha di Blora memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau kemampuan untuk memanfaatkannya secara optimal ?
Maka dari itu perlu upaya yang lebih strategis pemerintah kota Blora untuk menyasar kelompok tersebut..
Pada bidang layanan publik, beberapa kemajuan telah dicapai seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Jl. Blora-Cepu kilometer 5 Kecamatan Jepon, Pembentukan MPP Blora ini diklaim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai yang tercepat di Indonesia.
“Menghasbiskan anggaran sekitar Rp244 juta, selebihnya adalah patungan OPD dan CSR Bank Jateng sehingga total menghabiskan anggaran Rp844 juta” ujar bupati.
Generasi ketiga ini lebih progresif dengan memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. seperti pembayaran pajak dan pengurusan dokumen.
Inisiatif ini merupakan langkah awal yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, masih banyak layanan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Selain itu, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Blora menghambat sebagian warga untuk menikmati manfaat layanan digital ini.
Agar pertumbuhan ekonomi dan layanan publik yang efisien dapat terealisasi, diperlukan solusi konkret. Pertama, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi, seperti perluasan jaringan internet hingga ke daerah terpencil.
Kedua, perlu diadakan program literasi digital yang masif untuk masyarakat agar mereka lebih siap menghadapi era digital. Ketiga,
kolaborasi dengan sektor swasta dapat membantu menyediakan platform teknologi yang lebih inovatif dan ramah pengguna.
Terakhir, peningkatan keamanan siber sangat penting untuk melindungi data pengguna dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.
Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, Kota Blora dapat menjadi contoh sukses transformasi digital yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan layanan publik yang efisien. Digitalisasi bukan sekadar modernisasi, tetapi juga peluang untuk menciptakan perubahan nyata yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penulis : Muhammad Lukmanul Khakim, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo jurusan Teknologi Informasi. Sedang menempuh pendidikan semester 5 dan melakukan magang mandiri di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora.
Referensi :
https://mpp.blorakab.go.id/
https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/
Haryanto, E. (2020). Digital Economy and SMEs: A Case Study of Indonesia. Journal of
Digital Innovation and Technology, 8(1), 45-58.
Setiawan, A., & Hidayati, S. (2021). Infrastructure Development for Digital
Transformation in Rural Areas. International Journal of Digital Technology, 10(2), 22-34.
(Tim Dinkominfo Blora)