Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, dengan didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., pada Kamis siang (26/8/2021) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Mabes Polri secara virtual (daring).
Bupati melakukan penandatanganan dari ruang rapatnya di Kantor Pemkab Blora. Sedangkan dari pihak Mabes Polri dilakukan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM yang diwakili Kepala Biro Pembinaan Karier Staf SDM Polri, Brigjen Pol Bariza Sulfi di Jakarta. Keduanya disambungkan melalui aplikasi zoom meeting.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak mengatur tentang Pelaksanaan Penilaian Kompetensi pejabat ASN/PNS eselon II. Tahapannya menurut Bupati akan dimulai secara teknis mulai esok hari yang akan ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Mabes Polri.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Mabes Polri. Melalui penandatanganan ini, kita akan lakukan kerjasama tentang pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi kepada 18 pejabat ASN/PNS eselon II. Semoga bisa menghasilkan pejabat yang berkompeten dan berintegritas tinggi untuk Blora yang lebih baik kedepannya,” ucap Bupati.
Jadi menurutnya, seluruh tahapan penilaian kinerja dan uji kompetensi ini akan dikawal secara langsung dari Mabes Polri sehingga hasilnya bisa lebih baik.
“Jangan ada lagi penempatan pejabat eselon II atau mutasi berdasarkan like or dislike. Semua harus berdasarkan penilaian kinerja dan hasil uji kompetensi. Kalau memang tidak berkompeten di salah satu jabatan, ya jangan dipaksanakan menempati jabatan itu,” tambah Bupati.
Hal ini dilakukan Bupati mengingat saat ini ada beberapa posisi jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekosongan lantaran pejabatnya memasuki masa purna (pensiun).
“Jadi sebelum mengisi kekosongan jabatan ini, kita lakukan uji kompetensi dan penilaian kinerja dahulu dengan menggandeng Mabes Polri. Dalam waktu dekat kita akan agendakan untuk berkunjung langsung ke Mabes Polri guna mengkoordinasikan proses ini,” sambung Bupati.
Setidaknya, menurut Bupati tahapan ini akan selesai pada minggu awal bulan September. Sehingga selanjutnya bisa dilakukan pergeseran atau mutasi.
Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan Karier Staf SDM Polri, Brigjen Pol Bariza Sulfi menyambut baik niat Bupati Arief Rohman dan jajaran Pemkab Blora untuk menjalin kerjasama pelaksanaan penilaian kinerja dan uji kompetensi untuk para ASN/PNS dengan Mabes Polri.
“Ini sebuah kepercayaan kepada Mabes Polri. Kami mewakili Asisten Kapolri Bidang SDM menyambut baik dan siap melakukan pendampingan proses penilaian kinerja serta uji kompetensi pejabat jajaran Pemkab Blora,” ungkapnya.
Sedangkan 18 pejabat eselon II yang diundang untuk mengikuti tahapan uji kompetensi dan penilaian kinerja, di antaranya Samgautama Karnajaya (Kepala DPUPR), Reni Miharti (Kepala Dinas Pertanian), Sugiyono (Kepala Dinkominfo), Purwanto (Kepala DPMPTSP), Henny Indriyanti (Asisten Administrasi Umum), Kunto Aji (Inspektur Daerah), Winoto (Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik).
Kemudian Slamet Pamudji (Kepala Dinporabudpar), Gundala Wijasena (Kepala Disnakikan), Suryanto (Asisten Ekonomi dan Pembangunan), Hendi Purnomo (Kepala Disdik), Pratikto Nugroho (Kepala Dinrumkimhub), Sarmidi (Kepala Dindagkop UKM), Achmad Nurhidayat (Kepala Dindalduk KB), Aunur Rofiq (Kepala DPK), Djoko Sulistiyono (Kepala Satpol PP), Indah Purwaningsih (Kepala Dinsos P3A), dan terakhir Hariyanto (Kepala Dinas PMD).
Turut hadir menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman adalah Sekda Komang Gede Irawadi, SE.,M.Si, perwakilan dari Polres Blora, Plt. Kepala BKD, dan OPD terkait lainnya. (Tim Dinkominfo/Tim Liputan Prokompim Blora).