Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM memimpin rapat koordinasi dan evaluasi inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan. Rapat dilaksanakan di ruang pertemuan Lt. 2 Bappeda Blora, Selasa (10/8/2021).
Mewakili Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., Wabup Tri Yuli menyampaikan agar perangkat daerah terus melakukan inovasi dalam menghadirkan pelayanan pada masyarakat.
Pihaknya juga mendorong agar inovasi dapat dilaporkan kaitannya untuk indeks inovasi daerah di tingkat nasional.
“Jadi inovasi yang dilakukan di tahun-tahun lalu itu juga bisa dimasukkan. Tetapi di tahun 2021 ini input datanya inovasi di tahun 2019 dan 2020 yang sudah dilakukan bersama,” ungkap Wabup.
Terkait dengan inovasi ini, Tri Yuli meminta untuk saling kerja sama. Karena ada anggaran terkait inovasi ini Rp212 miliar, yang sudah disiapkan pemerintah pusat untuk insentif daerah.
“Bapak ibu saya meminta disela-sela kesibukan, saya minta kita satu mindset satu gagasan memasukkan inovasi kita di Kemendagri,” tegasnya.
Wabup meminta instansi memasukan data tersebut, karena daerah dibatasi sampai tanggl 17 September, sehingga akhir Agustus 2021 untuk segera dapat diinput.
“Saya sampaikan dari 70 instansi yang ada di pemerintah Kabupaten blora, ternyata hanya 29 instansi yang telah melakukan inovasi, dan untuk OPD yang belum menyampaikan monggo segera menyampaikan inovasinya,” jelasnya.
Instansi yang sudah mengirimkan inovasi, utamanya pada DPMPTSP, Setda, DPPKAD, Bappeda, Dukcapil.
"Yang belum mengirimkan segera mengirimkan, karena untuk penanganan situasi di tahun ini,” lanjut Wabup.
Selanjutnya Tri Yuli Setyowati berharap intansi tidak usah ruwet, karena masyarakat yang diinginkan pelayanan yang cepat dan mudah. Jadi kalau bisa masyarakat tidak perlu datang kepelayanan, tapi kalau bisa datangkan pelayanannya.
"Pesan Pak Bupati, inovasi ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, jangan hanya judul saja untuk sekedar laporan," tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Aunur Rofiq, S.E., M.Si menjelaskan bahwa indeks inovasi daerah adalah sistim pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
“Indeks inovasi daerah ini berfungsi untuk bank data daerah, wadah pelaporan, instrumen pengukuran dan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah,” ungkap Aunur Rofiq.
Dalam kesempatan ini, Sekda juga menyampaikan agar tahun 2021 indeks inovasi daerah Kabupaten Blora dapat ditingkatkan lebih baik.
“Jangan nanti di 2021 peringkat kaitannya dengan inovasi daerah ini menurun, maka harus ditingkatkan inovasinya,” tegasnya.
Dikatakannya adanya inovasi tersebut akan berkaitan dengan dana insentif daerah atau DID. Jelasnya, bahwa DID itu dipengaruhi yang salah satunya yaitu inovasi daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekda, Asisten Administrasi Umum Sekda dan Kepala OPD terkait. (Tim Dinkominfo/Tim Liputan Prokompim).