Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., dan perwakilan Forkopimda menggelar rapat koordinasi tentang evaluasi penyaluran bantuan sosial pada Senin (2/8/2021) siang.

Rakor dilaksanakan di ruang pertemuan Setda Kabupaten Blora, dengan dihadiri Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para Camat, perwakilan Kantor POS, Bulog, dan OPD terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan agar penyaluran seluruh bantuan sosial bisa dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu.

“Banyak bantuan yang digulirkan pemerintah dalam pandemi ini, tolong Dinas Sosial P3A bisa memastikan penyalurannya tepat sasaran, jangan ada data dobel atau ganda. Jika menjumpai data ganda tolong segera kita komunikasikan bersama,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, data menjadi hal yang sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial ini. Baik bansos dari pemerintah Pusat, Pemkab, maupun Desa.

“Dinas Sosial P3A tolong nanti bisa diperjelas mekanismenya dengan Bu Wakil Bupati sebagai Ketua TKPKD Kabupaten Blora,” tambah Bupati.

Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati ST., MM.,  menyatakan kesiapannya untuk melakukan koordinasi teknis tentang penyeleksian data penerima bansos agar tidak dobel.

“Ada bantuan tunai, ada bantuan sembako, termasuk bantuan untuk beberapa komunitas pekerja yang terdampak pandemic, jangan sampai tumpeng tindih. Kita akan koreksi bersama,” ucap Wabup.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dra. Indah Purwaningsih, M.Si., menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan pemerintan baik melalui Kementerian Sosial, maupun Desa.

“Ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH, dan yang terbaru ini ada Bantuan Sosial Tunai (BST). Sedangkan di desa sendiri ada bantuan BLT Dana Desa. Kami sedang koordinasi dengan Kemensos agar ada kejelasan masa penyaluran BST agar tidak dobel dengan BLT Dana Desa karena besarannya sama,” kata Indah. (Tim Dinkominfo/ Tim Liputan Prokompim Blora).